• DailyBytes

WhatsApp Didenda 225 Juta Euro Oleh Pemerintah Irlandia

WhatsApp didenda sebesar 225 juta euro oleh pengawas data Irlandia karena melanggar aturan privasi data Uni Eropa.


WhatsApp Logo
WhatsApp Logo, Source: WhatsApp

Pengawas data Irlandia mendenda WhatsApp senilai 225 juta euro atau sekitar Rp3,7 triliun. Pasalnya, anak perusahaan Facebook itu melanggar aturan privasi data Uni Eropa.


The detail:

Komisi Perlindungan Data Irlandia mengatakan WhatsApp tidak memberikan informasi yang memadai kepada warga Uni Eropa tentang apa yang dilakukan terhadap data mereka. WhatsApp telah gagal memberi tahu orang Eropa tentang bagaimana informasi pribadi mereka dikumpulkan dan digunakan. Selain itu, bagaimana platform perpesanan instan berbagi data dengan Facebook.


Lembaga tersebut juga telah meminta WhatsApp untuk mengubah kebijakan privasi dan cara berkomunikasi dengan pengguna untuk mematuhi undang-undang privasi Eropa. Jumlah denda yang diberikan kepada WhatsApp merupakan yang terbesar yang pernah diberikan oleh Irlandia atas pelanggaran Personal Data Protection Regulation atau GDPR di Eropa.


Defense:

Kepada CNBC International, juru bicara WhatsApp mengatakan tidak setuju dengan keputusan tersebut. Dan juga menambahkan bahwa perusahaan berencana untuk mengajukan banding. Selain itu, perusahaan juga mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan layanan yang aman dan privat. Ini juga memastikan bahwa informasi yang diberikan transparan dan komprehensif.


"Kami telah bekerja untuk memastikan informasi yang kami berikan transparan dan komprehensif sejak tahun 2018 dan kami akan terus melakukannya," kata juru bicara WhatsApp.


Other cases:

  • Pada bulan Juli, regulator data Luksemburg mendenda Amazon sebesar 746 juta euro atau Rp12,5 triliun karena melanggar aturan GDPR seputar penggunaan data konsumen dalam periklanan. Komisi Nasional Luksemburg untuk Perlindungan Data mengatakan pemrosesan data pribadi Amazon tidak sesuai dengan GDPR.

  • Google didenda 50 juta euro (Rp844 miliar) oleh regulator privasi Prancis, CNIL, pada 2019 karena pelanggaran iklan GDPR. CNIL mengatakan telah mengenakan denda karena "kurangnya transparansi, informasi yang tidak memadai dan kurangnya persetujuan yang sah mengenai personalisasi iklan".

Key Takeaways:

Dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) yang sudah menjadi standar di Eropa. Kita akan melihat semakin banyak perusahaan yang akan terkena pasal aturan ini. Ditambah pemerintah Biden saat ini sedang mencoba untuk memecah raksasa teknologi karena mereka pikir perusahaan terlalu banyak monopoli pasar.