• DailyBytes

OJK Rilis Peraturan Baru untuk Bank Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis peraturan baru untuk bank digital karena pertumbuhannya yang sangat cepat.

Gedung OJK
Foto: Gedung OJK, Source: Portonews

Fenomena pertumbuhan bank digital berkembang sangat pesat di Indonesia. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan baru untuk mendirikan bank digital, salah satunya memperbolehkan Bank Digital hanya mengoperasikan 1 kantor fisik sebagai Kantor Pusat. Selanjutnya, Bank Digital dapat beroperasi tanpa kantor fisik atau dapat menggunakan kantor fisik terbatas.


6 persyaratan mendirikan bank digital:

  • Memiliki model bisnis yang menggunakan teknologi inovatif dan aman untuk melayani kebutuhan pelanggan.

  • Memiliki kemampuan mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkelanjutan.

  • Mampu mengelola risiko secara memadai.

  • Pemenuhan aspek tata kelola termasuk pemenuhan Direksi yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK tentang fit and proper test.

  • Melakukan proteksi terhadap keamanan data pelanggan

  • Memberikan upaya yang berkontribusi pada pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.

OJK juga mengatur bahwa pendirian bank digital dapat dilakukan dengan 2 pilihan, pertama pendirian Bank Badan Hukum Indonesia (BHI) menjadi bank digital atau transformasi dari bank umum menjadi bank digital. Jika opsi pertama yang diambil, pendirian bank digital sama dengan pendirian BHI, yakni modal disetor minimal Rp 10 triliun. Namun ada juga aturan khusus, yakni setoran modal pada saat permohonan persetujuan prinsip pendirian bank digital dapat dipenuhi minimal 30%, yaitu Rp3 triliun.


Peraturan pengelompokan bank

diluncurkan juga oleh OJK, lembaga tersebut mengubah aturan pengelompokan bank dari Kelompok Usaha Bank Umum (BUKU) menjadi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti atau KBMI yang dibagi menjadi 4 kelompok:

  • KBMI 1 untuk bank dengan modal inti sampai dengan Rp 6 triliun.

  • KBMI 2 untuk bank dengan modal intinya lebih dari Rp 6 triliun sampai dengan Rp 14 triliun

  • KBMI 3 adalah bank dengan modal inti sebesar Rp 14 triliun sampai dengan Rp 70 triliun.

  • KBMI 4 ialah bank dengan modal inti lebih dari Rp 70 triliun.


Selain pengelompokan bank OJK juga mengeluarkan aturan jasa keuangan

diterbitkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sejalan dengan kondisi dinamis global, perubahan lanskap dan ekosistem perbankan. 4 aturan baru tersebut adalah:

  • POJK No. 12/POJK.03/2021 yang mengatur tentang Bank Umum

  • POJK No. 13/POJK.03/2021 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

  • POJK No. 14/POJK.03/2021 yang mengatur tentang Perubahan

  • POJK No. 34/POJK.03/2018 yang mengatur tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

“Hal ini juga untuk menjawab tantangan dan tuntutan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, sehingga perlu diterapkan pola regulasi yang berbasis prinsip agar regulasi dapat lebih fleksibel (agile) dan mengantisipasi perubahan di masa depan (looking forward) dan menjadi acuan yang menjaga kelangsungan operasional industri perbankan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso.