• DailyBytes

KTT Gedung Putih dengan Perusahaan Raksasa Teknologi

Gedung Putih mengadakan KTT yang bertujuan untuk mengatasi tantangan dunia maya dengan Apple, IBM, dan perusahaan teknologi lainnya.

Gedung Putih
Foto: Gedung Putih, Source: WhiteHouseGov

Gedung Putih menjadi tuan rumah acara yang mempertemukan perusahaan teknologi terbesar di AS untuk berdiskusi tentang tantangan keamanan siber menyusul serangkaian insiden peretasan perusahaan bergengsi awal tahun ini. KTT ini terjadi saat Kongres mempertimbangkan undang-undang baru tentang pelanggaran data dan peraturan industri asuransi keamanan siber, yang secara historis dipandang sebagai dua bidang kebijakan paling penting.


Who attends?

CEO Amazon.com Inc, Andy Jassy, CEO Apple Inc, Tim Cook, CEO Microsoft Corp, Satya Nadella, CEO Google, Sundar Pichai dan Kepala Eksekutif IBM Arvind Krishna. Yang menghasilkan:

  • Microsoft: akan menambahkan investasi US$20 miliar selama lima tahun kedepan untuk "keamanan berdasarkan desain" dan menawarkan US$150 juta dalam layanan teknis kepada pemerintah federal, negara bagian dan daerah lokal.

  • Google: berencana untuk berinvestasi US$ 10 miliar selama lima tahun untuk program zero-trust dan langkah-langkah lain untuk meningkatkan supply chain perangkat lunak dan keamanan open source.

  • Amazon: akan menawarkan akses gratis kepada publik ke "pelatihan kesadaran keamanan" yang sama seperti yang perusahaan latih kepada karyawannya.

  • IBM: berjanji melatih 150.000 orang untuk memiliki ilmu cyber security selama tiga tahun dan bermitra dengan 20 perguruan tinggi dan universitas kulit hitam untuk menciptakan pusat kepemimpinan keamanan siber.

  • Apple: sedang memulai program baru untuk meningkatkan keamanan supply chain mereka.

Membela AS dari serangan siber dan kejahatan siber adalah masalah yang terlalu besar untuk dipecahkan sendiri oleh pemerintah atau industri. Di Indoensia OJK juga memiliki rencana yang sama yakni meningkatkan cyber security di Indonesia


Cyber security

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan merilis aturan terkait keamanan siber untuk melengkapi Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (POJK Bank Umum). Aturan ini terutama menjadi dasar keamanan data nasabah bagi bank yang beroperasi sepenuhnya secara digital.


Anggota Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiana mengatakan peraturan ini merupakan bagian dari cetak biru transformasi perbankan nasional yang sedang disusun. Dijelaskannya, aturan ini akan menjadi pedoman bagi bank untuk mengamankan data nasabah. Selain regulasi OJK, UU Perlindungan Data sangat dibutuhkan untuk memastikan adanya pedoman dan ketegasan terkait perlindungan data di Indonesia, tambahnya.