• DailyBytes

Kebijakan PMN untuk BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir menerapkan Penyertaan Modal Kerja (PMN) untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-Covid-19.

Di tahun 2019, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak yang terkena dampak negatif pandemi. Maka dari itu Pemerintah bersama DPR telah memutuskan untuk menerapkan kebijakan Penyertaan Modal Kerja (PMN) untuk BUMN yang membutuhkan intesif dari pemerintah.

Logo BUMN
Foto: Logo BUMN, Source: BUMN

Meneruskan proyek-proyek

menjadi alasan utama BUMN berikan intensif PMN, kata Menteri BUMN Erick Tohir. Dia juga menyebutkan alokasi PMN bagi BUMN untuk mendukung program pelayanan publik, mulai dari infrastruktur untuk menekan biaya logistik, pengadaan listrik hingga pengadaan perumahan. PMN ini akan diberikan kepada 12 Badan Usaha Milik Negara pada 2022 dengan total Rp 72,44 triliun.


Erick menambahkan, saat ini BUMN sedang melakukan transformasi bisnis. Diharapkan dengan tambahan modal tersebut BUMN dapat melakukan aksi korporasi yang berdampak pada kinerja perusahaan, sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan bagi negara.


12 BUMN yang mendapatkan PMN:

  • Hutama Karya: Rp 31,35 triliun, untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera.

  • BUMN Pariwisata in Journey (Aviasi Pariwisata Indonesia/Aviata): Rp 9,318 T, permodalan dan restrukturisasi, dan proyek Mandalika.

  • PLN: Rp 8,231 triliun, untuk transmisi gardu induk dan listrik perdesaan.

  • BNI: Rp 7 triliun, untuk penguatan modal tier 1 dan CAR (rasio kecukupan modal).

  • KAI-KCJB: Rp 4,1 triliun, untuk PSN Kereta Cepat.

  • Waskita Karya: Rp 3 triliun, untuk penguatan modal, dan restrukturisasi.

  • IFG: Rp 2 triliun, untuk restrukturisasi Jiwasraya.

  • Adhi Karya: Rp 2 triliun, untuk jalan tol Solo-DIY, Bawen dan proyek SPAM Karian-Serpong.

  • Perumnas: Rp 2 triliun, untuk perumahan rakyat berpenghasilan menengah rendah (MBR).

  • Bank BTN: Rp 2 T, untuk penguatan modal tier 1 dan CAR.

  • RNI: Rp 1,2 T, untuk penguatan industri pangan.

  • Damri: Rp 250 miliar, untuk penguatan modal dan penyediaan armada.

PMN yang diberikan negara kepada BUMN tidak gratis, karena nantinya mereka akan mendapatkan 'pengembalian' berupa pajak, deviden, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam 10 tahun terakhir, pihaknya mencatat BUMN menyumbang Rp 3.295 triliun kepada negara dalam bentuk dividen, pajak, dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).


Nilai Rp 3.295 triliun itu terbagi atas pajak Rp 1.872 triliun atau 54%, dividen Rp 388 triliun atau 11%, dan PNBP Rp 1.035 triliun atau 30%. Dari nilai tersebut, PMN yang diberikan hanya sekitar 4% atau Rp. 147 triliun deposito BUMN dalam satu dekade.